APA YANG TERJADI PADA PALESTINA DI BULAN JANUARI 2018?

Membahas Palestina selalu menarik bagi kita bangsa Indonesia. Terlebih Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi tegas mengingatkan bahwa Palestina adalah jantung politik luar negeri Indonesia. “Setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di sana ada perjuangan untuk Palestina," begitu istilah Retno.

Nah, bagaimana dinamika Palestina bulan Januari 2018?

Pertama, pada hari Ahad 7 Januari, harian Times of Israel melansir pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang menyarankan agar dana bantuan UNRWA (lembaga PBB yang khusus menangani pengungsi Palestina) ditransfer secara bertahap ke UNHCR (lembaga PBB yang menangani pengungsi selain dari Palestina). Dia bahkan mengatakan bahwa pengungsi yang dikelola oleh UNRWA atau pengungsi Palestina adalah pengungsi palsu. Padahal UNRWA sedang mengelola 500 ribu anak-anak pengungsi Palestina yang tidak bisa bersekolah, 9 juta konsultasi kesehatan oleh dokter UNRWA setiap tahunnya, 1,7 juta pengungsi miskin yang belum tercukupi kebutuhan dasarnya, 40 ribu penyandang cacat, serta 200 ribu anak-anak Palestina.

Kedua, pada hari Rabu 10 Januari, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menginfokan akan diberlakukannya tarif nol untuk bea masuk impor dari Palestina. Sebelumnya ada bea masuk sebesar 5%. Hal ini telah disepakati antara Menteri Perdagangan RI dan Menteri Ekonomi Nasional Palestina.

Ketiga, pada hari Selasa 16 Januari, Kementerian Luar Negeri AS secara resmi merespon usulan Netanyahu dengan mengumumkan pembekuan sebesar 65 juta dari total 125 juta dolar AS dana bantuan kepada UNRWA, lembaga PBB yang khusus menangani pengungsi Palestina.

Keempat, pada hari Rabu 17 Januari, Wakil Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengatakan bahwa Belgia akan mengalokasikan dana untuk Palestina selama tiga tahun ke depan. Keputusan ini sebagai respon atas pengurangan dana dari Amerika Serikat ke UNRWA. Besaran yang disiapkan Belgia pertahunnya 19 juta euro, atau sekitar Rp 309,5 juta.

Kelima, pada hari Senin 22 Januari, sebanyak 12 warga di Tepi Barat ditangkap tentara Israel, salah satunya adalah Anggota Parlemen Palestina dan mantan Menteri Keuangan Omar Abdul Razek. Padahal Omar Abdul Razek baru dibebaskan kurang lebih dua bulan lalu. Saat ini ada 15 Anggota Parlemen Palestina yang ditahan. Alasan Israel menangkap warga di Tepi Barat karena terus adanya protes sejak Presiden AS Donald Trump mengakui Al Quds (Jerusalem) sebagai ibukota Israel. Berdasar data yang dikumpulkan, ada 6.742 warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza selama tahun 2017 yang ditangkap. Di antaranya ada 1.467 anak-anak, 156 wanita, 14 Anggota Parlemen dan 25 wartawan.

Keenam, pada hari Senin 22 Januari, penjajah Israel bukan hanya menangkap warga namun juga mengumumkan penggusuran dan penghancuran perkampungan warga Palestina di Khillat Al-Nakhla, Bethlehem, Tepi Barat. Caranya sungguh kasar, sebagaimana diceritakan Hassan Brijea aktivis anti-pemukiman di Bethlehem. Seperti, tiba-tiba datang ke keluarga Jubran untuk mengosongkan tanah pertanian seluas 45 dunam. Atau tiba-tiba meminta Mohamed Ayesh untuk berhenti bekerja di sumur air ladangnya, dan memintanya membongkar yang sudah dibangun.

Ketujuh, pada hari Rabu 24 Januari, Asosiasi Persahabatan Turki-Palestina mengundang utusan Palestina untuk hadir dalam jamuan bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan demi semakin mengeratkan dukungan Turki atas Palestina. Di forum ini Erdogan menginfokan bantuan Turki yang masih akan terus berjalan bersama Rusia.

Kedelapan, pada hari Rabu 24 Januari, sebanyak 21 organisasi kemanusiaan internasional berkirim surat kepada Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, Penasehat Keamanan Negara HR McMaster dan Menteri Pertahanan James Norman Mattis, guna mendesak AS agar membatalkan pembekuan dana bagi UNRWA.

Kesembilan, pada hari Kamis 25 Januari, Hoping Foundation yang berkantor di London bersama artis-artis mengecam keputusan Donald Trump yang mengurangi donasi ke UNRWA.

Kesepuluh, pada Selasa 30 Januari, perwakilan WHO di wilayah Palestina Gerald Rockenshawp mengatakan bahwa situasi begitu sulit bagi rumah sakit dan layanan kesehatan di Gaza. Akhir Februari atau paling lambat bulan Maret nanti krisis kelangkaan bahan bakar akan terus berlanjut pada fasilitas kesehatan, wantinya yang disampaikan seusai pertemuan dengan wakil Kementerian Kesehatan di Gaza.

Jakarta, 5 Februari 2018

Muhammad Irfan Abdul Aziz

Asia Pasific Community for Palestine

(ASPAC for Palestine)